Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sebagai Kelompok Kepentingan

 

Kelompok Kepentingan

 Persatuan Guru Republik Indonesia

(PGRI)

 

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat.

PGRI yang merupakan organisasi profesi dimana tempat berkumpulnya atau berhimpunannya segenap guru dan tenaga pendidik lainnya di indonesia. Organisasi ini membantu menyempurnakan Republik Indonesia dan bertujuan mempertinggi tingkat pendidikan, mewujudkan cita-cita proklamasi dan membela hak dan nasib guru.

Kini Guru dinilai  lebih sebagai obyek politik, administratif dan birokratis.Keberdayaannya merasa terpasung, kurang diperhatikan dan tidak berkembang. Inovasi pendidikan telah dilakukan tetapi belum menyentuh upaya perbaiakan kesejahteraan secara ideal. Memahami keterbatasan dan ketidakberdayaan dalam mengartikulasi kebijakan politik pemerintah, guru membentuk organisasi yang dapat menampung kepentingannya dengan nama; ”Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

 

Jati diri PGRI berdasar pada historis dan ideology sehingga membentuk PGRI sebagai organisasi yang nasionalis dan bertujuan agar PGRI untuk menegakkan keberadaan dan tumbuhnya rasa bangga di dalam PGRI dan mempertahankan serta melestarikan Negara kesatuan Republik Indonesia.

 

B.     Rumusan Masalah?

1.        Bagaimana sejarah dan Latar belakang PGRI?

2.        Siapa yang termasuk Jenis keanggotaan PGRI?

3.        Apa saja isu-isu yang diangkat oleh PGRI?

4.        Apa jenis kelompok kepentingan PGRI?

 

 

C.     Tujuan

Paper ini bertujuan menyelesaikan MID semester (UTS) dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan juga agar pembaca dapat memahami kelompok kepentingan (Institusional) aspek PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia).

 

 

 

 

PEMBAHASAN

A.     Sejarah

Persatuan Guru Republik Indonesia adalah Organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. setiap tahunnya PGRI memiliki penambahan jumlah anggota yang bisa dibilang sangat signifikan dan berkembang.

 

Kelompok ini sudah ada sejak awal masa orde baru dan berdiri hingga sekarang dan dapat mencitrakan dunia pendidikan. PGRI pada awalnya didirikan pada zaman belanda pada tahun 1912 dengan nama PGHB(Persatuan Guru Hindia Belanda) dan berubah nama menjadi PGI (Persatuan Guru Indonesia) tahun 1932 dan berlanjut pada perubahan nama  PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) pada tanggal 25 November 1945 setelah 100 hari Proklamasi Kemerdekaan.

Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia.

Organisasi yang bersifat unitaris, yang anggotanya terdiri dari guru bantu, guru desa, kepala sekolah, pengawas atau penilik sekolah. Dengan latar belakang yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di sekolah desa.

Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya adalah HIS (Hollandsch Ilandsche School) sekolah Belanda untuk Bumiputera yang selalu di jabat oleh orang belanda satu persatu mulai beralih ke tangan orang Indonesia.

Semangat ini terus tumbuh  dan semakin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perubahan nasib, idak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak “merdeka.” Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI).

 

Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. 

Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas. 

 

Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 – 25 November 1945 di Surakarta. Melalaui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku, sepakat dihapuskan.  Mereka adalah – guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan  Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 – seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan. 

Dengan semangat pekik “merdeka” yang bertalu-talu, di tangan bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan : 

                                           I.            Memepertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia; 

                                        II.            Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan; 

                                     III.            Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.

Sejak Kongres Guru Indonesia itulah, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). 

Jiwa pengabdian, tekad perjuangan dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat

 

 

dinamis, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan, yang bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis. 

Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional, dan diperingati setiap tahun. 

 

 

 

B.     Jenis-Jenis Keanggotaan

Berdarkan jenis-jenis keanggotaan PGRI terbagi menjadi tiga bagian:

 

a.   Anggota Biasa: Anggota perkumpulan yg bukan pengurus

Tugas:

-Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional.

- Menegakkan dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia sesuai peraturan organisasi

Anggota Biasa, mencakup/dilatar belakangi:

o   Guru, Dosen dan Tenaga Pendidik lainnya.

o   Para Ahli yang mengerjakan atau menjalankan pekerjaan mengenai Pendidikan.

o   Pensiunan dari pendidikan, namun tidak menyatakan dirinya keluar.

 

b.  Anggota Luar Biasa: Pengurus atau Inti

 

Tugas:

-Bertugas Membentuk, memelihara dan meningkatkan mutu keorganisasi PGRI

-Mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga–lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan/atau organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan/atau kebudayaan

-Menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI

Anggota Luar Biasa mencakup/dilatarbelakangi:

 

o   Para petugas yang tidak lepas dari pendidikan

o   Mereka yang mempunyai Ijazah lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK), tetapi tidak bekerja di bidang pendidikan.

 

 

b.      Anggota Kehormatan: Anggota perkumpulan yg bukan pengurus, tetapi dianggap berjasa kepada Perkumpulan. Anggota kehormatan langsung diusulkan oleh pengurus besar atau petinggi.

 

Tugas:

-Membina dan bekerja sama dengan Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di bidang pendidikan yang secara sukarela menyatakan diri bergabung dan/atau bermitra dengan PGRI.

-Mengupayakan dan mengevaluasi terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, akreditasi, sebagai lisensi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru.

-Mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peranserta di dalam pembangunan nasional

                

                 Anggota Kehormatan mencakup/dilatarbelakangi:

o   Pengurus provinsi/Daerah Istimewa

o   Pengurus Kabupaten/Administrasi/Kota yang ditetapkan oleh Kongres

o   Konverensi Kabupaten/Daerah Istimewa dll.

 

 

 

C.     Isu-isu Yang diangkat Sebgai Tuntutan

 

a.       Aksi 15-16  September

pada tanggal 15 September 2015 puluhan ribu perwakilan guru Honorer dari tiap sekolah se-Indonesia berkumpul di Jakarta guna mengusung 10 tuntutan unruk disampaikan ke Pemerintah dan DPR. Aksi ini menjadi perjuangan hidup atau mati bagi seluru honorer K2 (Kategori 2), Aksi ini dilatar belakangi oleh para Guru yang sudah bosan dengan janji-janji pemerintah terutama Kemen-PAN-RB, Ketua umum PGRI mengatakan, demonsrasi hari ini didasari atas status hubungan kerja para guru selama puluhan tahun yang tak seimbang dan banyak guru dengan gaji yang tidak manusiawi serta mereka menunutut kejelasan status.

Aksi ini sebenarnya merupakan jilid 2 setelah sebelumnya diadakan pada tanggal 15 Oktober 2014.

 

Adapun 10 tuntutan tersebut adalah:

                                  I.    Menjadikan guru Honorer Kategori dua (K2) yang tidak lulus seleksi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa tes ulang.

                               II.    Upah yang layak atau seuuai Upah Minimum Provinsi (UPM) untuk  guru honorer

                            III.    Mengangkat guru yang sudah berpulu-pulu tahun mengabdikan diri kepada masyarkat sebgai ASN

                            IV.    Meningkatkan kesejahtraan tenaga Honorer di instansi pendidikan setingkat daerah , serta memberikan  jaminan  kesehatan

                               V.    Menetapkan Anggaran Jabatan  (Anjab) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) untuk tenaga honorer dalam E-Formasi ANS.

                            VI.    Pemerintah memberikan kuota lebih untuk sertifikasi bagi guru ANS.

                         VII.    Para guru menolak jika uji kompetensi guru (UKG) nantinya dijadikan alasan pemerintah untuk memotong  Tunjungan  Profesi  Guru (TPG) bagi yang tidak lolos ujian.

                      VIII.    Menghapus keputusan  mentri yang  berisi petunjuk teknis TPG guru swasta dan guru non ANS karena dianggap dapat menjadialasan untuk tidak memberikan TPG kepada guru honorer atau swasta.

                            IX.    Menghapuskan peraturan mentri PAN RB Nomor 16 Tahun 2009. Aturan itu mewajibkan setiap guru melakukan penelitian atau karya ilmiah untuk kenaikan pangkat atau jabatan.

                               X.    Menuntaskan target pengangkatan  tenaga honorer dibidang kependidikan, kesehatan, dan teknis atau administrasi lainnya secara bertahap menjadi ASN .

 

b.      Aksi 4 Februari

Ribuan guru honorer yang tergabung dalam forum honorer pendidik dan persatuan guru republik Indonesia (FHPTK-PGRI) melakukan aksi unjuk rasa pada 4 Februari 2020 untuk menuntut hak-hak yayang menyangkut kesejahtraan dan juga menagih keputusan Presiden (Keppres) tentang pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/P3K). Selama ini kesejahtraan guru Honorer masih jauh dari harapan karena hanya mendapatkan gaji pada kisaran 300-500 ribu.

Selain itu terdapat tuntutan lain yang diajukan oleh guru honorer yang bekerja di daerah.

 

Tuntutan tersebut berisi:

                                           I.            Para guru meminta presiden Jokowi mengeluarkan aturan bagi  pengajar agar diangkat jadi P3K

                                        II.            Presiden menghapus system guru honorer dan diangkat menjadi PNS

                                     III.            Pemerintah harus berkomitmen mengalokasikan 50 % dana BOS untuk guru Honorer.

 

D.    Saluran Tuntutan

Proses politik secara historis merupakan sebuah upaya deskriptif-obyektif beberapa kejadian dan korelasinya dengan kejadian lainnya. Lebih lanjut diperlukan pendekatan yang integratif untuk menjelaskan unsur-unsur yang berinteraksi dan berproses (fungsional) dalam sistem politik.Inilah yang harus dihindari.

Proses penyampaian pengaduan atau bentuk saluran tuntutan dari artikulasi kepentingan yang paling umum disemua sistem politik dan institusional adalah pengajuan permohonan secara individual atau perwakilan kepada anggota dewan kota, parelemen, pejabat pemerintahan. Hal ini juga dilakukan oleh PGRI terhadap masukan dan usulan dari para anggota PGRI maupun luar dari anggota PGRI itu sendiri. Komitmen yang diemban PGRI dalam menjalankan tugas dapat menjadi jelas.

Ada beberapa proses politik yang menjadi saluran tuntutan dari artikulasi kepentingan PGRI

a.       Saluran Tuntutan Dan Artikulasi Kepentingan Lewat Partai Politik

Partai politik merupakan saluran yang dapat dipergunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan kepentingannya dan tuntutannya, partai politik sebagai sarana untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan.

Meski sejatinya PGRI bersifat Unitaristik, independen,dan non politik, namun ada beberapa proses politik yang dilakukan bersama partai politik, karena PGRI tidak membatasi anggotanya untuk menyampaikan Aspirasinya melalui apa, namun memberikan kebebasan kepada anggotanya memilih sesuai pilihan hati nuraninnya tanpa meninggalkan asas dan jatidiri PGRI.

Itulah mengapa banyak anggota-anggota atau pengurus PGRI yang menjadi partisipan dan menjalin relasi terhadap kelompok atau faksi-faksi tertentu

 

b.      Saluran Tuntutan Dan Artikulasi Kepentingan lewat Dewan DPRD

Tingkat pendidikan menjadi hal yang penting bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat yang siap menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi kekuatan penyeimbang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bersama Kepala Daerah (eksekutif).

Dalam proses ini yang dilakukan adalah mengirim perwakilan PGRI untuk menyampaikan makluma, tuntutan , keinginan, harapan, keluhan dan semua permasalahan yang dihadapi guru dan dunia pendidikan dirumuskan sebagai masukan (input) yang diartikulasikan atau dinyatakan oleh kelompok kepentingan (PGRI) kemudian diagresikan, dipadukan oleh partai politik sehingga menjadi suatu kebijakan yang bersifat umum, selanjutnya dimasukkan kedalam proses pembuatan kebijakan yang dilakuakan oleh legislatif (DPRD)  ini dan eksekutif (Pemerintah yang diwakili Dinas Pendidikan) nantinya.

 

 

c.       Saluran Tuntutan Dan Artikulasi Kepentingan lewat Pemerintah daerah

Proses Artikulasi kepentingan terhadap Pemerintah dilakukan melalui bentuk yaitu kepada Kepala Pemerintahan daerah yang diwakili Dinas Pendidikan daerah. Dan perwakilan PGRI melakukan pertemuan dan membahas urusan-urusan atau kepentingan guru.

 

E.     Jenis Kelompok Kepentingan  

 

Kelompok kepentingan juga diartikan sebagai organisasi yang berusaha mempengaruhi suatu kebijakan.

PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) merupakan kelompok kepentingan atau organisasi politik di bidang profesi dan ketenagakerjaan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, jaringan organisasi yang kuat, keanggotaan yang bersifat resmi, serta organisasi yang mapan dan terstruktur.  PGRI termasuk kelompok Assosional yang mana Kelompok kepentingan ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain), di samping tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki.

Kelompok kepentingan Institusional memang merupakan kelompok yang paling berpengaruh dan  paling efektif dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah serta kemungkinan memperoleh dukungan luas dari masyarakat adalah kelompok institusional dan assosiasional.

PGRI berperan dalam penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat ksperimensi, instruksional, dan juga institusional

                                                                             

 

PENUTUP

A.     Kesimpulan

            -Kelompok kepentingan memiliki kekuatan yang berasal dari status keanggotaan serta sumberdaya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok-kelompok kepentingan seringkali menjadi penentu agenda, penggalang issu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepada pemerintah. Meskipun mereka bertujuan mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya, dalam artian kepentingan publik yang terbatas, tetapi adakalanya di antara anggota-anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi-ambisi yang bersifat pribadi. Bahkan ada di antaranya yang secara pribadi berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingannya.

            - PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) merupakan kelompok kepentingan atau organisasi politik di bidang profesi dan ketenagakerjaan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, jaringan organisasi yang kuat, serta keanggotaan yang bersifat resmi. Memiliki sifat unitaristik, independen dan non partispan.

 

         B. Saran

            PGRI dapat Membuka diri kepada elemen-elemen masyarakat diluar pendidikan agar Persatuan Guru Republik Indonesia ini lebih dapaat mengedepankan pendidikan bersama masyarakat dengan membentuk satu Sekbid lagi dalam urusan hubungan dengan masyarakat.

          Kepada Pemerintah sebaiknya dapat mengatur managemen yang baik kepada Persatuan Guru Republik Indonesia sehingga kejadian yang sudah terjadi (isu-isu yang menjadi tuntutan) dapat menjadi refleksi kepada Pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia dikemudian hari serta mensejahtrakan anggota-anggota PGRI.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Rahman H.I.Opcit.hlm88.

Miriam Budiarjo,. Dasar-dasar Ilmu Politik,Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 383

Philipus, Ng dan Nurul Aini. Sosiologi dan Politik. ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hal 106107)

http://www.anggota.pgri.or.id

http://www.politik.rmol.id

http://www.kspi.or.id

http://www.pgrigk.wordpress.com

http://www.m.liputan.6.com

http://www.m.jpnn.com